Demo Tolak BBM Naik Akan Kepung Jakarta

Aksi dilakukan bertepatan pada Sidang Paripurna DPR pada 27 Maret 2012

Setelah demonstrasi besar pada Rabu, 21 Maret 2012, aksi demonstrasi kembali akan mengepung Jakarta Selasa, 27 Maret 2012 mendatang. Sejumlah buruh dari Tangerang dan Bekasi, dan juga mahasiswa akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta.

Data sementara dari kepolisian, sekitar 4.000 orang akan berunjuk rasa pada Selasa nanti. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan kepolisian telah mengantisipasi demo itu. "Mereka diwajibkan untuk memberitahu siapa korlap, jumlahnya berapa, apa saja alat peraganya, berangkat dari mana nantinya akan kita kawal," kata Rikwanto di Polda Metro Jaya, Minggu 25 Maret 2012.

Sejumlah tempat sasaran unjuk rasa, kata Rikwanto yakni gedung DPR, Bunderan Hotel Indonesia dan Monas. Dalam pengamanan demo itu, lanjut Rikwanto, pihaknya akan meminta bantuan dari TNI sebanyak 15 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Sedangkan polisi yang diterjunkan mengamankan demo itu berjumlah 22 ribu personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, Polsek, dan BKO Mabes Polri.

Pengamanan itu, lanjut Rikwanto, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengamankan jalannya demo di kantor Pemerintahan, sedangkan kelompok kedua mengantisipasi demo di SPBU. "Kita mengantisipasi kelancaran distribusi BBM. Jangan sampai ada kelangkaan BBM baik keterlambatan, baik SPBU itu sendiri jangan sampai dibilang habis kalau ada," kata dia.

Sebelumnya, pada aksi demo pada Rabu, 21 Maret 2012 dihadiri ribuan demonstran mengepung Bundaran HI, Istana Negara, dan DPR RI. Jalan di depan gerbang istana negara dipagari kawat berduri. Sempat terjadi insiden dorong-mendorong antara polisi dan buruh demonstran, ketika massa menuju Istana dari arah Jalan Merdeka Barat. Polisi di lingkungan Istana, ikut keluar. Sejumlah pasukan TNI juga berjaga-jaga di Istana Negara.

Penjagaan TNI itu membuahkan tudingan bahwa TNI dilibatkan dalam penanganan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Tapi Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, Djoko Suyanto menjelaskan bahwa keberadaan TNI di depan Istana sewaktu unjuk rasa itu adalah menjaga objek vital.

Djoko menjelaskan, ada beberapa objek vital yang mesti dijaga oleh TNI, diantaranya istana, jalan tol, bandara, dan stasiun. "Belum terlibat dalam penanganan dan belum ada pengerahan kekuatan. TNI hanya mendekat objek vital di mana potensi ancaman sudah ada," kata Djoko dalam penutupan Jakarta International Defense Dialogue di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Jumat, 23 Maret 2012.

Saat demo itu, menurut Djoko, jumlah kelompok pengunjuk rasa meluas dan berpotensi menjadi gangguan. Langkah pencegahan, kata dia, mesti dilakukan agar tidak terjadi berbagai hal-hal yang tak diinginkan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pengunjuk rasa cenderung merusak jika TNI terlambat datang. "Bukan mengambil alih peran Polri. Jadi, TNI belajar dari pengalaman. Polri tetap ada di depan untuk penanganan," ujarnya.

Kendati demikian, Djoko menjelaskan, Pemerintah memberi ruang dan waktu kepada siapa pun untuk melakukan unjuk rasa, asal tidak melanggar hukum, atau kerusuhan, serta kerusakan. Soalnya di luar kelompok yang menggelar unjuk rasa, tambah Djoko, masih ada kelompok masyarakat lain yang jauh lebih besar yang melakukan aktivitas mereka sehari-hari. "Jangan sampai mereka terganggu."

Demonstrasi menolak kenaikan BBM tak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga di luar negeri. Sekitar 50 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Hong Kong juga menggelar demo pada saat kunjungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Hong Kong.

Salah satu warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di sana, Bagus, mengatakan pendemo mendatangi hotel tempat Presiden SBY menginap, Hotel Island Shangri-La, Hong Kong, Minggu 25 Maret 2012 jam 10 pagi waktu setempat. Tak hanya menolak kenaikan BBM, namun demonstran juga meminta SBY agar bertemu buruh migran.

Bertepatan Sidang Paripurna
Di Gedung DPR, pembahasan subsidi BBM di Badan Anggaran juga berlangsung alot. DPR dan pemerintah harus rapat di hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu (24-25 Maret 2012) untuk membahas subsidi BBM. Dalam rapat itu, ada tiga opsi yang diajukan DPR kepada pemerintah yaitu pertama subsidi energi Rp225 triliun dengan adjusment kenaikan BBM berada ditangan pemerintah.

Opsi kedua, subsidi energi sebesar Rp178 trilun karena harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai Rp105 triliun, dengan tidak mencabut pasal 7 ayat 6 yang menyatakan pemerintah tidak dapat melakukan perubahan harga BBM. Selain itu, subsidi listrik tetap sesuai dengan ketentuan hasil rapat komisi VII dan kementerian ESDM yaitu sebesar Rp65 trilun.

Opsi ketiga ditawarkan Banggar adalah subsidi energi sebesar Rp178 trilun ditambah Rp65 trilun sesuai dengan ketentuan hasil rapat komisi VII dan ESDM, dengan cadangan resiko fiskal untuk listrik sebesar Rp26,6 trilun agar PLN surat utang mereka tidak default.

Pemerintah sendiri meminta anggaran subsidi BBM sebesar Rp137 triliun dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp1.500 per liter. "Artinya kita bisa melakukan pengendalian BBM dan anggaran kita tidak semua harus membiayai peningkatan jumlah BBM bersubsidi yang begitu besar," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Pembahasan ini harus segera diketok agar bisa dibawa ke Sidang Paripurna yang direncanakan Selasa 27 Maret 2012 atau Kamis, 29 Maret 2012. Momen pengesahan RUU APBN-P 2012 inilah yang diperkirakan akan diramaikan oleh unjuk rasa penolakan kenaikan BBM.